Apa sebenarnya olahraga itu menurut Anda? Apakah dengan kita berkeringat banyak itu berarti kita telah melakukan olahraga? Atau berolahraga berarti harus merasa lelah dan pernah mendapat cedera pada otot atau terkilir pada persendian kita? Jika memang seperti itu menurut Anda, ternyata cukup merepotkan juga untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar. Lalu, apa yang dimaksud olahraga yang sederhana dan menyegarkan untuk dikerjakan?

Secara umum, olahraga adalah aktivitas yang sengaja dilakukan seseorang yang meluangkan waktu untuk melatih tubuhnya, tidak hanya secara jasmani seperti melatih kekuatan otot dan tubuh tetapi juga kerohanian yang difokuskan untuk menjaga keseimbangan pikiran pelaku. Maka dengan berolahraga, Anda dapat mempersehat kondisi fisik sekaligus mendapat ketenangan psikis.

Olahraga juga berarti kesungguhan kita dalam memberikan perhatian lebih pada proses latihan agar apa yang kita lakukan sesuai dengan target yang diharapkan dan tidak memberikan perasaan membuang waktu atau menjadi beban untuk dilakukan secara berkesinambungan.

Jika seperti ini, tidak sulit bukan meluangkan waktu di antara kesibukan sehari-hari untuk berolahraga demi menjaga agar tubuh tetap fit dan menyenangkan untuk dikerjakan? Mari kita mulai dari kesadaran masing-masing untuk memperbaiki pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan penuh serat demi menunjang kekuatan tubuh dalam berolahraga. Ini penting untuk dilakukan, mengingat tanpa tubuh yang kuat dan sehat, kita belum tentu dapat berolahraga dengan baik dan benar.

RANGKUMAN HUKUM PIDANA    DARI BUKU Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,SH

Bab 1

Pengertian hukum pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum melalui pidana.kata”pidana berarti hal yang”dipidanakan “oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak seharai-hari dilimpahkan.

Penggolongan hukum pidana

Sejauh pengetahuan saya,istilah ”hukum pidana”pada zaman pendudukan jepang untuk pengertian strafrecht dari bahasa belanda, dan untuk membedakannya dari istilah “hukum perdata”untuk pengertian burgerlijk recht atau privaatrecht dari bahasa belanda.

Pembedaan hukum publik dari hukum perdata

Dalam dunia ilmu pengetahuan hukum, kiranya tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa ada perpisahan antara hukum publik dan hukum perdata sedemikian rupa sehingga pada segala hubungan hukum itu masuk golongan hukum publik atau golongan hukum perdata.

Wujud hukum pidana

Hokum public terbagi kedalam tiga golongan hokum.pertama,hokum tata Negara,kedua, hokum pidana sehingga dengan perdata ada empat golongan hokum.tiga golongan hokum tersebut memuat banyak norma,yaitu larangan – larangan dan suruhan – suruhan (verbods en gebodsbepalingen).

Isi kitab undang-undang hokum pidana (KUHP)

Kitab ini terdiri dari tiga buku.buku 1 memuat ketentuan- ketentuan umum (algemene leerstukken),yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindakan pidana(perbuatan yang pembuatnya dapat dikenai hukuman pidana,strafbare feiten ),baik yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun yang disebutkan dalam undang-undang lain.

Hukum adat –kebiasaan(gewoonterecht)

Berbeda dengan hokum perdata, hokum pidana hanya terdiri atas apa yang dinamakan hokum tertulis , yaitu yang termuat dalam peraturan undang-undang (geschreven recht).tidaklah ada hokum adat kebiasaan atau gewoontercht dalam rangkaian hokum pidana.ini resminya menurut pasal 1 KUHP, tetapi tampaknya didesa desa daerah pedalaman di Indonesia masih terdapat beberapa peraturan kepidanaan yang terbesar atas adat-kebiasaan dan yang secara konkret mungkin sekali berpengaruh dalam menapsirkan pasal-pasal KUHP.

Sejarah kitab undang-undang hokum pidana (KUHP)

Pada tahun 1881 di belanda dibentuk dan mulai berlaku pada tahun 1886 suatu kitab undang-undang hokum pidana baru yang bersifat nasional dan yang sebagian besar mencontohkan kitab undang-undang hokum pidana di jerman.

BAB II

SIFAT HUKUM PIDANA

Dua unsur hukum pidana

Di atas sudah disinggung adanya dua unsur pokok dari hokum pidana .pertama,adanya suatu norma ,yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua , adanya sanksi (sanctie) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.

Hubungan dengan hukum publik

Demikian juga menurut ukuran yang dipergunakan ,hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum publik.yaitu bahwa hubungan hokum yang teratur dalam hokum pidana,adalah sedemikian rupa bahwa titik berat berada titik pada kepentingan orang-orang banyak yang juga dapat dinamakan “kepentingan umum”.

Sifat pidana terhadap kejahatan

Apa yang kini dinamakan “kejahatan” adalah pelanggaran dari norma-norma yang diatas di sebutkan sebagai unsure pokok kesatu dari hokum pidana. Dan inilah yang dengan istilah “perbuatan melanggar hokum”.

Sifat perbuatan melanggar hokum

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat,sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan ,kebahagiaan,dan tata tertib didalam masyarakat.

Tanggapan terhadap perbuatan melanggar hukum

Tanggapan ini tidak boleh tidak berupa usaha untuk meluruskan kembali neraca kemasyarakatan yang sudah guncang ini. Dan , usaha ini adalah berupa tiga macam sanksi tersebut diatas,yaitu sanksi administrasi dalam bidang hukum tata Negara dan hokum tata usaha Negara, sanksi perdata dalam bidang hukum perdata,dan sanksi pidana dalam hukum pidana.

Tujuan hukum pidana

Diantara para sarjana hokum diutarakan bahwa tujuan hokum pidana adalah sebagai berikut:

1.untuk menakut nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan ,baik secara menakut-nakuti orang banyak (generale preventie) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak lagi (special preventie).

2.untuk mendidik atau memperoleh orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Teori Badan Hukum

1. Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh sarjana jerman Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), tokoh utama aliran sejarah pasa permulaan abaf 19. Menurut teori ini bahwa hanya manusia saja yang mempunyai kehendak.

Selanjutnya dikemukakan bahwa badan hukum adalah suatu abtraksi. Bukuan merupakan suatu hal yang konkrit. Jadi karena hanya suatu abtraksi maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa ( wilsmacht). Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali negara badan nhukum itu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan un tuk menerangkan sesuatu hal.

Dengan kata lain sebenarnya menurut alam manusia selalu subjek hukum , tetapi orang menciptakan dalam bayanganya, badan hukum selalu subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang bersikap seoplah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.

2. Teori Orgaan

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.G.Polano. Ajaranya disebut leer der volledige realiteit ajaran realitas sempurna.

Meburut Gierke badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu ’eine leiblichgeistige Lebensein heit’. Badan hukum itu menjadi suatu ’verbandpersoblich keit’ yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan muklutnya atau dengan perantaraan tanganya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (organen) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum. Dengan demikian menurut teori orgaan badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu ’Verband personlichkeit yang memiliki Gesamwille’. Berfungsi badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia , dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpula/perhimpunan orang adalah badan hukum. Ini bukan soal yang irriil, justru riil seperti orang dalam kualitasnya sebagai subjek hukum. Sebab kualitas subjek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indera, dan bertindaknya tidak dengan kesatuan wujud orang, tetapi orgaan dari orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan orgaannya (bestuur, komisaris, dan sebagainya). Tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan orgaanya. Yang berjual beli dan sebagainya adalah badan nhukum, bukal si wakil.

3. Leer van het ambtelijk vermogen

Ajaran tentang herta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatanya (ambtelijk vermogen): suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Penganut ajaran ini menyatakan bahwa tidah mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan lain perkataan, tanpa daya berkehendak (wilsvermogens) tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Ini konsekuensi yang terluas dari teori yang menitik beratkan pada daya berkehendak. Untuk badan hukum yang berjehendak ilah para pengrusnya maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh penguru. Dalam kualitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, maka dari itu disebut ambtelijk vermogen. Konsekuensi ajaran nini ialah bahwa orang belum dewasa dimana wali melakukan segala perbuatan. eigendom ada pada curatele eigenaarnya adalah curator. Teori ini dipelopori oleh Holder dan Binder, sedang di negeri Belanda dianut oleh F.J.Oud. Teori ambtelijk vermogen itu mendekati teori kekayaan bertujuan dari Brinz.

4. Teori kekayaan bersama

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering seorang sarjana Jerman pengikut aliran sejarah tetapi keluar. Pe,mbela teori ini adalah marcel Pleniol dan Molengraaff,kemudian diikuti Star Busmann, Kranenburg, Paul Scolten dan Apeldoorn. Teori kekayaan bersama itu menganggap badan hukum sebagai kumpulanmanusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dann bukan organisma. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah tanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum hanyalah suatu kontruksi yuridis belaka. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak. Teori ini juga disebut propriete collective theorie (Planiol), gezemenlijke vermogenstheorie (Molengraaff), Gezamenlijke eigendomstheorie, teori kolektif (Utrecht), collectiviteitstheorie dan bestemmingstheorie.

5. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini timbul dari colltiviteitstheorie. Teori kekayaan beretujuan dikemukakan oleh sarjana Jerman, a. Brinz dan dibela oleh Van der Heijden. Menurut Brinz hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung ha-hak tersebut, manusia). kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya. Di sini yang penting bukanlah siapa badanhukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan,tidak peduli kekayaan itu merupakan ha-hak yang normal atau bukan, yang terpenting adalah tujuan dari kekayaan tersebut. Singkatnya, apa yang disebut hak-hak badann hukum, sebenarnya ha-hak tanpa subjek hukum, kerena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. Teori ini disebut ajaran Zweckvermogen atau teori kekayaan bertujuan.

6. Teori kenyataan yuridis

Dari teori orgaan timbulah teori yang merupakan penghalusan dari teori orgaan tersebut ialah teori kenyataan yuridis (Juridische realiteitsleer). teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scolten, serta sudah merupakan de heersende leer. Menurut Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riilo, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori tersebut sebagai teori kenyataan sederhana, karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.

7. Teori dari Leon Duguit

Menurut Duguit tidak ada person-persoon lainya dari pada manusia-manusia individual. Akan tetapi menusiapun sebagaimana perhimpunan dan yayasan tidak dapat menjadi pendukung dari hak subjektif. Duguit tidak mengakui hak yang oleh badan hukum diberikan dkepada subjek hukum tetapi melihat fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan sebagai subjek hukum dan ia merupakan subjek hukum tanpa mendukung hak. Karena hanya manusia adalah subjek hukum maka bagi Duguit hanya manusia yang menjadi subjek hukum internasional.

Dari teori-teori mengenai badan hukum di atas dapat kita menyimpulkan bahwasanya berbagai teori tadi berpusat pada dua bagian yaitu:

1. Teori yang menganggap badan hukum itu sebagai wujud nyata , artinya dengan panca indera manusia sendiri, akibatnya badan hukum tersebut disamakan atau identik dengan manusia. Badan hukum dianggap identik dengan organ-organ yang mengrus ialah para pengurusnya dan mereka inilah oleh hukum diangap sebagai persoon.

2. Teori yang menganggap bahwa badan hukum itu tidak sebagai wujud nyata, tetapi badan hukum itu hanya merupakan manusia yang berdiri di belakang badan huykum tersebut akibanya menurut anggapan yang kedua ini jika badan hukum teresebut melakukan kesalahan itu adalah kesalahan manusia-manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut secara bersama-sama.